Sudah Siapkah Sulbar Sambut IKN di Sektor Pariwisata (?)

Opini Oleh : Dr. Farid Said M.Pd CHE CTE.

(Dosen Politeknik Pariwisata Makassar & Praktisi Pariwisata Wilayah Bagian Tengah dan Timur)

Konfrensi perserikatan Bangsa Bangsa di Rio de Jeneiro Juni 2012 telah mencetuskan tentang pembangunan berkelanjutan dimana laut menjadi konsep ekonomi biru (Blue Economy) sebagai model ekonomi alternative pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lautan dan pesisir sebagai sumber ekonomi alternative. Lautan menutupi sebagian besar permukaan bumi dan membentuk lebih dari 95  persen biosfer lautan dan menyediakan makanan dan mata pencaharian bagi sebagaian besar penduduk dunia dan merupakan sarana transportasi penting dalam perdagangan global, lingkungan laut laut dan pesisir juga merupakan sumber daya utama bagi industry pariwisata global yang penting untuk semua aspek mulai dari infrastruktur dan formula matahari, pasir dan laut, dikenal hingga domain ekowisata yang beragam (John Lesperence-VUSSC-2016)). Konsep ekonomi biru salah satu pendekatan pemanfaatan sumbar laut dan pesisir sebagai sumber alternative khususnya kota kabupaten dan provinsi yang memiliki panjang laut yang cukup signifikan seperti provinsi Sulawesi Barat.

Provinsi Sulawesi Barat  (Sulbar) dari letak geografis sangat dekat dengan IKN Kalimantan Timur, jalur sejarah lintas pulau Sulawesi  sebagai pulau terbesar ke sebelas di dunia  telah banyak memberi kontribusi  terhadap kemajuan  Kalimantan melintasi Selat Makassar, aktifitas ini sudah berlangsung lama khususnya pada  sektor perdagangan, namun dengan berdirinya Ibu Kota Negara Sulbar mendapat banyak manfaat hal ini dapat dilihat dari intensitas arus transportasi sudah mulai tumbuh dan berkembang. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan kedepan akan meningkat arus pelayanan jasa utamanya sektor Pariwisata.

Pariwisata Sulbar masih dihadapkan dengan berbagai tantangan pembangunan seperti kesiapan infrastruktur,  tata kelola destinasi pariwisata yang berkualitas khususnya daya tarik wisata bahari dan kesiapan sumber daya manusia pariwisata yang masih perlu ditingkatkan.  Sulawesi Barat memiliki banyak potensi pariwisata dari laut, pantai daratan dan pegunungan yang sudah dikenal sejak tahun 80an, beberapa diantaranya sudah  dikembangkan bahkan sudah dipasarkan ke mancanegara pada masa masih bagian administratif wilayah Sulawesi Selatan seperti destinasi pariwisata pulau Karampuang dan destinasi pariwisata Mamasa dan wisata budaya dan religi Imam Lapeo penyiar Islam termasuk wali dari Mandar, namun daya tarik wisata lainnya seperti 69 pulau masih terdiam masih memerlukan tata kelola destinasi pariwisata bahari, memerlukan pemikir dan tangan tangan terampil dalam melaksanakan aspek pengembangan destinasi, aspek pemasaran, aspek industri pariwisata dan kelembagaan kepariwistaan yang tidak bisa dilakukan secara sporadis tetapi harus terencana dan terukur, karena pengembangan pariwisata seperti dua sisi mata uang apabila dilakukan dengan tidak terencana dan terukur maka akan berdampak negatif bagi masyarakat baik terjadinya kerusakan lingkungan maupun terjadinyan degradasi budaya yang tidak bisa dibendung akibat dampak pembangunan pariwisata, sudah banyak kasus kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri (miss-manage)  , hal ini akan bertentangan dengan  konsep Ekonomi Biru (Blue Economy)  yang mencakup hasil yang diinginkan yang sama dengan inisiatif ekonomi hijau untuk mencapai peningkatan kesejahtraan manusia dan keadilan sosial, dan secara signifikan mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNDEP, 2013)

Provinsi Sulawesi Barat memiliki daya tarik wisata budaya dan alam yang begitu banyak Khususnya daya tarik wisata bahari yang beragam budaya pesisir, memiliki masyarakat yang ramah, kehebatan perahu sandek suku mandar dan biota laut yang sungguh menakjubkan. Kesemua ini tidak akan opltimal apabila tidak dikelola dengan profesional dan terintegrasi serta didukung oleh tiga unsur pelaku pariwisata bahari yakni Pemerintah, Industri pariwisata dan masyarakat. Dengan penetapan enam destinasi pariwisata unggulan Sulbar NOMOR 188.4/240/SULBAR/VI/2021 menjadi dasar pembangunan pariwisata di enam  Kabupaten di Sulbar dimana lima diantara adalah pariwisata bahari dan satu di pegunungan yang memerlukan pengelolaan yang profesional yang cermat karena daya tarik wisata bahari adalah salah satu usaha pariwisata yang beresiko tinggi. Penetapan kawasan pariwisata di Sulbar khususnya pariwisata bahari belum menerapkan kaidah kaidah standar pengelolaan pariwisata bahari yang sesungguhnya.

Pemerintah daerah Sulbar masih perlu meningkatkan  tata kelola destinasi pariwisata bahari melalui peningkatan aksesibilitas  fisik maupun non fisik dengan pelibatan masyarakat dan industry pariwisata,  melalui tiga zona pemanfaatan yakni pemanfaatan zona pesisir, pemanfaatan zona permukaan laut dan pemanfaatan zona kedalaman laut.(*/red)