SULBARTERKINI.COM,PALEMBANG–Wakil Bupati Mamuju Tengah Dr. Askary mengikuti Seminar Nasional bertema Sound Governance di Era Disrupsi, di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, (17/11/2026).
Seminar ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya (FIPB) Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) kerjasama Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI).
Di kegiatan tersebut, Dr. Askary memaparkan terkait Governance melengkapi paradigma Good Goverment yang bertajuk Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Kolaboratif, dan Berintegritas di Era Disrupsi.
Askary kemudian mengidentifikasi terdapat 5 tantangan utama penyelenggaraan pemerintahan, yakni: perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, kompleksitas persoalan publik, keterbatasan sumberdaya, serta tuntutan akuntabilitas.
Dr Askary kemudian menempatkan Sound Governance sebagai pendekatan yang mengintegrasikan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, keadilan, integritas, dan kolaborasi dalam seluruh siklus pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksabaan, pelayanan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan.
Askary juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi ASN, penerapan sistem merit, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan internal, serta perubahan budaya kerja yang berorientasi pelayanan Rakyat.
Kerangka yang dipaparkan oleh Dr. Askary bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kepatuhan administratif, tetapi harus tercermin dalam kemampuan pemerintah merespon kebutuhan masyarajat secara cepat, tepat, dan efektif.
Dalam gagasan dan itikatnya, Askary menjelaskan, transfirmasi tersebut juga membutuhkan perubahan pola pikir aparatur (ASN) agar birokrasi semakin profesional, adaktif, dan berintegritas.
“Intinya, Sound Governance harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Dr. H. Askary.
Dalam posisinya selaku unsur pimpinan daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, maka implementasi inovasi digital bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di antaranya, GEO PASTI PBB P2 untuk pengelolaan informasi geospasial pajak; Silincah untuk penerimaan data pajak daerah; SIGAP RLTH untuk pendataan rumah tidak layak huni; SIJAGA untuk pengelolaan informasi infrastruktur; serta SINKAMA untuk sistem kebencanaan.
Askary juga menyampaikan di tengah 200 peserta anggota ADIPSI dari wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbangsel) meliputi Sumsel, Lampung dan Jambi, serta civitas akademika UIGM Pelembang dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UIGM, bahwa Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, telah meraih predikat sangat inovatif dengan skor indeks inovasi daerah sebesar 90,40.
Askary juga menyampaikan capaian pembangunan antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98 persen, penurunan angka kemiskinan dari 7,72 menjadi 7,22 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 68, 53 menjadi 69,17, serta kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 31,06 persen.
Askary turut menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat pembangunan daerah. Sinergi tersebut tercermin melalui berbagai program strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, antara lain Beasiswa KUAAT dan Gerakan TAKI SOLA untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 54 desa, penguatan pelayanan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM.
Pihaknya juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, terutama keterbatasan fiskal, pemerataan infrastruktur, dan pemenuhan akses air bersih yang membutuhkan penguatan inovasi, optimalisasi sumber daya, dan kerja sama lintas sektor.
Dalam pemaparannya di seminar nasional itu, Askary menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak semata diukur dari tertibnya administrasi maupun kemajuan digitalisasi birokrasi, melainkan dari kualitas kebijakan dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Pemerintahan yang baik bukan sekadar pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi, tetapi pemerintahan yang mampu menghadirkan perubahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Askary.(*)


