SULBARTERKINI.COM,MAMUJU – Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsuddin Hatta, meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut ditegaskan Syamsuddin Hatta saat diwawancarai wartawan usai memimpin rapat paripurna terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Perda, Selasa (20/10/2026).
Alasan percepatan realisasi menurut Syamsuddin Hatta, sebab waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 relatif terbatas, yakni hingga Desember 2026.
Di satu sisi, sejumlah kebutuhan prioritas harus segera dituntaskan, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN), serta anggaran desa.
“APBD Perubahan ini waktunya sedikit. Untuk itu, sedapat mungkin daerah dapat menyelesaikannya secara efektif, efisien, dan betul-betul menghitung waktu,” tegas Syamsuddin Hatta.
Olehnya itu, Syamsuddin Hatta meminta agar pemerintah daerah perlu bergerak cepat agar program dan kebutuhan yang telah terkoordinir dalam APBD Perubahan 2026 dapat direalisasikan tepat waktu.
“Termasuk itu anggaran untuk gaji PPPK, TPP pegawai, serta kebutuhan pemerintahan desa menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan anggaran itu. Harapan saya, apa yang kita tetapkan pada kesempatan ini, pemerintah daerah dapat menyelesaikan dengan tepat waktu,”ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD Mamuju akan menghadapi tahapan pembahasan APBD pokok Tahun Anggaran 2027.
“Semoga pelaksanaan anggaran perubahan ini tidak berlarut-larut agar pemerintah daerah dapat menuntaskan kewajiban tahun berjalan sekaligus mempersiapkan anggaran untuk tahun berikutnya,”tambah Syamsuddin Hatta.(adv)
