SULBARTERKINI.COM,MAMUJU–Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS-Sulbar) bekerjasama dengan GMNI Sulbar dan IPM Mateng, menggelar dialog akhir tahun di HN Cafe Mamuju, Selasa (9/12/2025).
Mengangkat tema ‘Sinergi Penegakan Hukum dan Pencegahan Korupsi menyambut tahun baru 2026’, kegiatan ini dihadiri langsung Sekretaris Kesbangpol Sulbar, H.M. Yusuf Tahir, perwakilan Kemenkum HAM Sulbar Munawir, Ketua IJS Sulbar Irham Azis, Ketua GMNI Sulbar Sugiarto Albert, Ketua IPM Mateng Muh. Alfarizih, sejumlah LSM dan OKP kemahasiswaan.
Ketua GMNI Sulbar Sugiarto Albert dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan hasil diskusi antara GMNI dan IJS Sulbar untuk menginisiasi dialog akhir tahun terkait sinergitas penegak hukum dalam pencegahan kasus korupsi.
“Kami bersama ketua IJS menginisiasi dialog ini untuk merefleksi tahun 2025 dengan akar masalahnya bagaimana korupsi dan pencegahannya. Dari dialog ini kita harap lahir gagasan dan semangat pencegahan, sebab saat ini penanganan kasus korupsi masih ambigu, seperti misalnya perkara lenyap tanpa persidangan, itu yang menjadi perhatian khusus kita,”ungkapnya.
Senada dengan itu, Ketua IJS Sulbar Irham Azis menganggap jika penegakan hukum kita saat ini masih carut marut. Menjawab keresahan itu, Irham menganggap perlunya kolaborasi semua pihak dalam menangani dan mencegah kasus korupsi.
“Saya kira keresahan masyarakat terkait penegakan hukum utamanya kasus korupsi, perlu dijawab dengan menguatkan kolaborasi. Olehnya itu, setelah kegiatan ini kami buat notulensi dan akan menjadi rekomendasi kami untuk diteruskan ke penegak hukum yang berkepentingan, termasuk kepada pemerintah,”pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Sulbar, H.M. Yusuf Tahir menilai, dialog ini merupakan langkah awal untuk melakukan prepentif serta momentum evaluasi dan komitmen baru pencegahan korupsi.
“kalau kita berbicara korupsi, ada lima tantangan klasik, salah satu diantaranya adalah penanganan korupsi perlu atensi bersama. Ini bola salju, kalau kita tidak antisipasi sejak dini, kasihan generasi kita ke depan. Langkah kita sore ini, akan menjadi acuan kita paling tidak kita bisa meminimalisir di tahun 2026,”ucapnya.
Ditempat yang sama, pihak Kemenkum HAM Sulbar Munawir, menyampaikan jika persoalan penegakan hukum berakar dari tiga struktur yakni struktur hukum atau lembaga penegak, substansi hukum yalni peraturan perundang-undangan, serta budaya hukum atau sikap keyakinan, dan opini masyarakat.
“Tiga keterkaitan unsur ini kita ramu menjadi sebuah sistem yang saling membutuhkan, tidak boleh dikurangi salah satunya, harus saling melengkapi. Inilah yang menjadi permasalahan kita hari ini bahwa keresahan soal penegakan hukum tentunya perlu kolaborasi yang kuat dengan mengedepankan tiga unsur tersebut,”kuncinya.(*)
