SULBARTERKINI.COM, Mamuju — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi memulai langkah strategis untuk mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan daerah. Diawali melalui rapat koordinasi dan kolaborasi bersama DKP Kabupaten Mamuju di Mamuju pada Rabu, 29 Juli 2026.
Pertemuan ini menjadi pembuka dari rangkaian konsolidasi dengan seluruh DKP kabupaten se-Sulbar guna menyatukan visi, memperkuat basis data terpadu, dan membangun sinergi program.
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut langsung atas audiensi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta beberapa pekan lalu. Di bawah koordinasi Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, Pemprov Sulbar menargetkan percepatan pelaksanaan program prioritas daerah maupun nasional melalui kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala DKP Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, beserta jajaran diterima langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, yang didampingi oleh seluruh kepala bidang teknis.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Menurutnya, sinkronisasi data akan memperkuat posisi tawar daerah saat mengajukan usulan kebijakan dan bantuan ke pemerintah pusat.
“Kita ingin seluruh kabupaten memiliki data yang sama, bergerak dengan arah yang sama, dan memiliki semangat kolaborasi yang sama,” ujar Safaruddin.
“Dengan begitu, setiap program yang kita usulkan memiliki dasar yang kuat dan peluang lebih besar untuk direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan Sulbar.” lanjutnya.
Safaruddin menambahkan, koordinasi tatap muka bersama DKP Mamuju ini merupakan tahap awal. Selanjutnya, DKP Sulbar akan menggelar koordinasi berkala secara daring bersama seluruh DKP kabupaten se-Sulawesi Barat agar seluruh daerah memiliki arah kebijakan yang selaras.
Beberapa isu strategis yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi kesiapan lokasi pengusulan kawasan KNMP, pengajuan armada kapal penangkap ikan berbahan baja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, mengusulkan hingga 1.000 titik lokasi sesuai ketentuan pemerintah pusat.
DKP Kabupaten Mamuju pun diminta segera mengidentifikasi lokasi potensial untuk KNMP serta memverifikasi berkas proposal dari kelompok masyarakat agar dapat diserahkan secara resmi ke KKP RI.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala DKP Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penuh program prioritas nasional. Saat ini, DKP Mamuju sedang merampungkan kelengkapan dokumen administratif dari kelompok nelayan dan pemerintah desa.
Secara khusus, Muhammad Yusuf mengusulkan Pelabuhan Kasiwa sebagai salah satu lokasi prioritas untuk pengembangan infrastruktur perikanan tangkap di Kabupaten Mamuju. Ia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan rantai pasok hasil perikanan serta penanganan kendala pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih sering dialami masyarakat pesisir.
“Kami menyambut baik langkah koordinasi yang dibangun DKP Provinsi, dengan sinergi yang semakin kuat, kami optimistis berbagai usulan daerah dapat diperjuangkan bersama sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh nelayan dan masyarakat pesisir di Kabupaten Mamuju.” jelasnya.
Melalui penyelarasan data dan jalur komunikasi berkelanjutan, Pemprov Sulbar optimistis dapat memaksimalkan berbagai program strategis dari pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir dan daya saing sektor kelautan daerah. (*/ad)
