SUKBARTERKINI.COM, Mamuju – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan sektor bahari dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.
Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini berlangsung selama dua hari, 2–3 Juli 2026, di Kantor Pusat KKP, Jakarta.
Mengusung tema “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan”, forum strategis ini mempertemukan sekitar 600 peserta secara hibrida (luring dan daring), mulai dari pimpinan Komisi IV DPR RI, kepala daerah, hingga pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Kehadiran delegasi Sulbar dipimpin langsung oleh Kepala DKP Provinsi Sulbar, Safaruddin, S.DM., didampingi jajaran kepala bidang terkait. Hal ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Sekda Junda Maulana untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
Bagi Sulbar, sektor kelautan bukan sekadar potensi, melainkan motor penggerak ekonomi. Garis pantai yang panjang dan kekayaan perikanan tangkap serta budidaya dinilai mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menyokong ketahanan pangan nasional.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, mengungkapkan bahwa Rakornas ini menjadi momentum krusial untuk memastikan aspirasi dari daerah tidak terlewatkan dalam kebijakan nasional.
“Kami hadir bukan hanya untuk mengikuti arahan pusat, tetapi juga memperjuangkan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Sulbar, mulai dari nelayan, pembudidaya, hingga pelaku usaha pengolahan,” ujar Safaruddin melalui pesan singkat, Jumat (3/7/2026).
Tidak ingin kehilangan momentum, DKP Sulbar memanfaatkan sela-sela agenda Rakornas untuk menyerahkan proposal teknis program dan kegiatan DKP Sulbar untuk tahun 2027 kepada perwakilan KKP.
Proposal yang telah matang disusun jauh hari ini mencakup, penguatan infrastruktur kelautan dan perikanan daerah, peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan, perluasan akses pasar dan daya saing produk perikanan serta stimulus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan memiliki peran vital dalam menyukseskan Asta Cita Presiden, terutama dalam hal kedaulatan pangan berbasis protein ikan dan garam.
Pada akhir taklimat, Rakornas menghasilkan sejumlah rumusan strategis yang disepakati bersama Sekretaris Jenderal KKP RI, Andy Artha Donny Oktopura.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus ke depan yakni, melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media, kemudian nelayan Merah Putih (KNMP) untuk transformasi kawasan pesisir sebagai pusat logistik dan penguatan infrastruktur.
Selanjutnya, diarahkan langsung untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan konsumsi ikan nasional, dan intensifikasi dan teknologi kawasan garam terpadu.
Dengan hasil Rakornas ini, DKP Sulbar optimistis dapat mengawal implementasi program pusat di daerah secara inklusif, memastikan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir Sulbar (*/ad)
