SULBARTERKINI.COM,MAMUJU–Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. Amalia Fitri Aras, menekankan bahwa sinergi antarlembaga legislatif di tingkat nasional sangat penting.
DPRD Sulbar pun melakukan usulan perubahan status Mamuju adalah langkah krusial untuk mengejar ketertinggalan administratif.
Menurutnya, sudah saatnya Mamuju tidak lagi berstatus sebagai kabupaten, melainkan kota, sebagaimana ibu kota provinsi lainnya di Indonesia.
“Ini bukan soal pemindahan wilayah atau relokasi ibu kota, melainkan peningkatan status administratif dari kabupaten menjadi kota. Mamuju secara infrastruktur dan peta wilayah sudah lama siap. Yang kita butuhkan sekarang adalah dorongan regulasi agar status ini segera diakui secara nasional,”terang Amalia saat diwawancarai di Mamuju, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, memperjuangkan aspirasi daerah melalui forum seperti ADPSI adalah kunci agar setiap kebijakan pusat dapat relevan dengan kebutuhan nyata di daerah.
“Ini agenda yang jelas untuk kemajuan Sulbar. Peningkatan status Mamuju menjadi kota adalah langkah maju untuk menata masa depan provinsi yang lebih baik,” tegas Amalia.
Hingga saat ini, delegasi Sulbar terus melakukan lobi-lobi strategis dan diskusi bersama perwakilan daerah lain untuk memastikan usulan ini masuk dalam poin rekomendasi Rakernas II ADPSI beberapa waktu yang lalu, yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan jangka panjang.
Perubahan status Mamuju dari kabupaten menjadi kota merupakan upaya transformasi tata kelola pemerintahan daerah, bukan pemindahan pusat pemerintahan, sehingga tidak memerlukan perubahan wilayah secara fisik.(adv)
