Sulbarterkini.com,MAMUJU–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, menggelar rapat gabungan komisi terkait penyiapan lahan pembangunan RS TNI di Mamuju.
Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, di dampingi Wakil Ketua II DPRD Mamuju Andi Dodi Hermawan, Ketua Komisi I Sugianto, Ketua Komisi III Masram Jaya dan sejumlah anggota DPRD Mamuju lainnya.
Dalam rapat itu, dibahas terkait perencanaan pembangunan RS TNI yang sejatinya sudah dilakukan pihak Kodim 1418 Mamuju di Lapangan Merdeka yang statusnya sebagai pemilik lahan yang sah.
Hal tersebut terlepas dari terkesan lambannya proses penyediaan atau pembebasan lahan oleh Pemkab Mamuju di Lengke Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku sebagai lokasi pembangunan RS TNI.
“Dari beberapa masukan baik dari anggota DPRD, pemerintah dan Kodim, dan ada juga pemilik lahan di Lengke yang hadir, kita besok rapat lagi dengan meminta penjelasan dari ULP. Kita minta tim appraisal dipercepat untuk segera menentukan harga lahan,”terang Syamsuddin Hatta, Selasa (17/1).
Sebelumnya ditempat yang sama, pihak Kodim 1418 Mamuju yang diwakili Kasdim Letkol TNI Inf. Andi Ismail mengatakan, pihaknya juga mempertimbangkan pembangunan RS TNI di Lapangan Merdeka dengan memperhatikan lokasi pembangunan merupakan wilayah rawan gempa, banjir, ruang terbuka hijau hingga banyaknya RS di Mamuju Kota.
Namun, pihak Kodim 1418 Mamuju tak mampu berbuat banyak sebab diburu oleh deadline pembangunan RS TNI yang rencananya bakal diresmikan secara serentak se-Indonesia di bulan Juni mendatang.
“Kami tidak punya kemampuan untuk menunda dengan adanya program pembangunan RS serentak tahun 2022-2023 ini sangat mepet sekali. Karena tidak ada juga respon yang pasti soal lahan dengan spek yang dibutuhkan, makanya lapangan Merdeka jadi lahan pembangunan,”pungkasnya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Mamuju, Muhammad Jufri Badau menjanjikan jika secepatnya ULP akan membentuk tim apprasial dan akan turun ke lapangan untuk menilai harga tanah setiap meternya.
“Anggarannya ini bergeser Ke 2023, kita sudah ada anggaran 990 juta sertifikat sudah selesai namun tim apprasial harus dibentuk untuk menentukan harga lahan. Kami tidak ada niat untuk memperlambat pembebasan lahan di Lengke, hanya saja prosesnya itu memang harus sesuai aturan, kalau tidak akhir januari atau februari sudah selesai,”terangnya.(msd)
