Sulbarterkini.id,MAMUJU–Puluhan pedagang pasar baru Mamuju mendadak mendatangi rumah jabatan ketua DPRD Mamuju, Aswar Ansari Habsi, Rabu (8/9).
Kedatangan mereka diketahui untuk meminta DPRD melakukan mediasi setelah sebelumnya para pedagang ini telah menemui Wakil Bupati Mamuju Ado Mas’ud, untuk mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang berencana merelokasi lapak mereka.
Merespon hal itu, Ketua DPRD Mamuju Aswar Ansari Habsi mengaku bakal memfasilitasi aspirasi para pedagang tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat bersama pihak terkait dalam waktu dekat ini.
“Tentu selaku wakil rakyat kami sampaikan bahwa kami akan lakukan proses mediasi di DPRD melalui rapat dengar pendapat untuk mencari apa yang menjadi solusi untuk masyarakat, kemudian tidak mengurangi juga apa yang menjadi keinginan pemerintah kita, tunggu dulu surat resminya dari ketua forum pasar kalau hari ini masuk kita bisa rapat besok,”terang Aswar.
Ditempat yang sama, Perwakilan pedagang pasar baru Mamuju Heri Purnomo, mengaku kaget dengan keputusan pemerintah yang dianggap sepihak. Ia menyebut, Dinas Perdagangan Mamuju tiba-tiba bertemu pedagang tanpa melakukan sosialisasi, dan mengeluarkan surat imbauan bernomor 510/25/Disdag/4/1/2023 yang meminta para pedagang tersebut untuk segera melakukan pembongkaran lapak.
“Bukan masyarakat tidak mau diatur, mereka mau diatur, tapi dengan ketentuan tertentu, misalnya dibangunkan lapak baru yang layak yang pantas dan terjangkau masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Terpisah, Kadis Perdagangan Kabupaten Mamuju, Syahid Pattoeng mengungkapkan, jika pihaknya telah menyediakan tempat atau lapak bagi 45 pedagang yang akan direlokasi. Kebijakan ini katanya, merupakan upaya merapikan lahan gedung UMKM yang rehabnya sementara berjalan.
“Sebenarnya tidak digusur tapi mau direlokasi pedagang buah yang didepan itu kita relokasi ke dalam, kita arahkan ke sisi gedung di bagian timur masjid. Karena itu ada gedung mw digunakan dan memang perintahnya pimpinan jumlah pedagang dan lokasi itu sesuai, 45 pedagang dan petak yang kita siapkan itu lebih artinya kami dari dinas perdagangan selaku pemerintah tidak mungkin akan merelokasi kalau kami tidak siapkan tempatnya dengan harapannya ibu bupati bahwa itu gedung selesai direhab, akan digunakan,”katanya.(msd)
