27.4 C
Mamuju
Wednesday, July 24, 2024
spot_imgspot_img

Kadisdikbud Sulbar Beri Klarifikasi Terhadap Tuntutan Fraksi Mahasiswa Sulbar

Sulbarterkini.com,MAMUJU–Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat (Sulbar), Mitthar Thala Ali, memberikan klarifikasi terhadap sejumlah tuntutan yang disampaikan Fraksi Mahasiswa Sulbar dalam aksi demo di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (4/7/2024) lalu.

Mitthar menjelaskan, jika tuntutan yang disampaikan oleh Fraksi Mahasiswa terkait sejumlah problem di Disdikbud tidaklah benar. Ia menyayangkan pihak mahasiswa tidak melakukan konfirmasi  atas dugaan permasalahan yang mereka sampaikan.

“Saya sangat menyayangkan atas tuntutan adik-adik mahasiswa ini, bahwa apa yang disampaikan itu tidaklah benar. Seharusnya kan konfirmasi dulu ke kami biar kita bisa jelaskan,”terang Mitthar saat dikonfirmasi, Senin (8/7/2024).

Mitthar menegaskan, terkait dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi tuntutan pendemo, pihaknya sudah melakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

“itu kan di kelolah masing-masing sekolah, jika memang ada penyalahgunaan dana BOS sampaikan ke saya, saya akan menindaklanjuti jika ada yang tidak sesuai dengan juknis yang ada,”tegasnya.

Demikian pun terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024, yang juga sudah sesuai juknis melalui tim pelaksana yang dibentuk.

“Kita tetap mengacu pada juknis, ada tim pelaksana Selaku penanggung jawab di lapangan. Tapi untuk DAK tahun 2021-2022,  saya tidak mengetahui sebab saya dilantik Mei 2023. Tapi saya selaku pimpinan saat ini akan tetap menindaklanjuti dan memperbaiki apa yang menjadi masalah di tahun-tahun sebelumnya,”tambahnya.

Mitthar juga menyampaikan jika pihaknya sudah menyalurkan bantuan beasiswa yang tepat sasaran untuk siswa kurang mampu dan berprestasi, hingga pengelolaan anggaran penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Sebelumnya, Fraksi Mahasiswa Sulbar menilai sejumlah permasalahan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi barat, terutama di Dinas Pendidikan Sulawesi Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Mereka melayangkan setidaknya 14 poin tuntutan hingga meminta Pj Gubernur dan penegak hukum untuk mengevaluasi dan memeriksa OPD terkait.(*/adv)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Terbaru