Sulbarterkini.com,MAMUJU–Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Cabang Mamuju, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur dan DPRD Sulawesi Barat, Senin (19/12).
Dalam aksinya, mereka mendesak Pemprov dan DPRD Sulawesi Barat untuk mencabut izin PT. Wahana Karya Sejatra Mandiri ( WKSM ) yang mengelola perkebunan sawit rakyat di Mamuju Tengah Sulawesi Barat.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju, Muh. Ahyar menegaskan, bahwa PT. Wahana Karya Mandiri telah merebut hak- hak rakyat.
“Indikator inilah, sehingga kami kembali melakukan aksi demonstrasi dengan tema ” Stop Perampokan hak – hak petani tegakkan supremasi hukum” ini sebagai upaya untuk menentang praktek oligarki dan kesewenang – wenangan,” tegas Akhyar.
Ada enam poin menjadi tuntutan HMI Cabang Mamuju, diantaranya usut tuntas praktek perampokan hak – hak rakyat oleh PT. WKSM, Cabut izin PT.WKSM, Mendesak biro hukum tidak tutup mata dan turun mengadvokasi derita masyarakat, Stop Kriminalisasi saudara David, dan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berpihak ke masyarakat dan meminta agar melakukan pemanggilan dan evaluasi pihak PT. WKSM.
Dari tuntutan tersebut, pihak DPRD Sulbar yang dipimpin oleh H. Kalma Katta bersama Kepala Biro Hukum Pemprov Sulbar Suyuti Marzuki, melahirkan empat kesimpulan yang telah ditanda tangani bersama.
Pihak DPRD Sulbar meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan rapat internal bersama pihak – pihak terkait permasalahan tersebut.
DPRD Sulbar bersama dengan anggota DPRD Sulbar Daerah Pemilihan Mamuju Tengah bakal turun ke lapangan melakukan peninjauan di Dusun Sikamase, Desa Tobadak I, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
DPRD Sulbar juga akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak – pihak terkait. Kemudian hasil rapat ini akan disampaikan dan diaporkan ke pimpinan DPRD Sulbar atas kesepakatan tersebut.(Ikbal/red)
