Sulbarterkini.com, MAMUJU–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, mendesak Dinas Perkimta dan ULP Mamuju untuk segera menunjuk tim appraisal yang akan bertugas menentukan harga tanah di lokasi pembangunan RS TNI di Lengke, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku.
Desakan tersebut mencuat dalam rapat gabungan komisi yang kedua kalinya digelar DPRD Mamuju, dimana kali ini menghadirkan pihak Dinas Perkimta dan ULP Mamuju, di ruang aspirasi DPRD Mamuju, Rabu, (18/1).
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan menganggap jika proses penunjukan tim appraisal sangatlah menyita waktu. Mengingat, pekerjaan RS TNI di lapangan Merdeka terlihat sudah mulai berproses.
“kita kemarin sudah minta kebijakan kepada Kasdim agar kiranya bersabar untuk tidak buru-buru membangun, dengan garansi dprd mengkomunkasikan kepada pimpinan dan kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan, ini tim apreisal sangat lama sekali tahapannya kita dengar, nah kami minta kebijakan jangan dua minggu, karena ini darurat,”tegas Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Sugianto.
Politisi senior partai Golkar ini bahkan menyarankan, agar tahapan proses pembentukan tim appraisal dipangkas dengan memberikan tenggang waktu kepada pihak Perkimta dan ULP. Dimana, Rencana Umum Pengadaan (RUP) Jum’at ini, sudah berada di meja ULP.
“Kalau bisa beres minggu ini tanggal 18 sampai 21 dokumennya sudah didorong, ULP bisa proses di tanggal 23, dan tanggal 8 sampai 10 Februari itu apreisal bekerja, jangan terlalu lama,”pungkas Sugianto.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Masram Jaya. Ia bahkan menegaskan, jika tidak ada keseriusan dari Perkimta dan ULP untuk segera membentuk tim appraisal, maka tak ada cara untuk menghindari pembangunan RS TNI di Lapangan Merdeka.
“Sekali lagi saya sampaikan, ini butuh perhatian serius, kemarin Kasdim sangat tegas loh, beliau tidak main-main, dan mereka memang satu garis komando. Olehnya itu kita harap keseriusannya agar appraisal itu segera bekerja, kita tidak mau kehilangan ikon sejarah, tetapi disatu sisi kita juga tidak mampu menghadirkan lahan buat RS TNI, padahal ini hal mudah sebenarnya,”tutur Masram.
Di akhir rapat gabungan Komisi, Wakil Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta pun menekankan, agar desakan tersebut menjadi perhatian serius Dinas Perkimta bersama ULP, salah satunya dengan memangkas waktu tahapan penunjukan tim appraisal.
“Kita harus mewujudkan secara nyata langkah kongkrit keseriusan kita agar supaya ada dasar yang digunakan untuk membangun koordinasi, DPRD melakukan upaya untuk mengambil bukti secara kongkrit keseriusannya pemda, salah satunya itu dokumen kepastian bahwa lahan siap, atensi jadwal sudah ada seperti disampaikan pak Sugianto tadi, nah kalau tidak ada dasar untuk kita pakai maka itu bisa menjadi rancu, pihak tni nanti tidak percaya lagi kepada pihak pemerintah. Kita harap dengan tahapan itu kiranya dapat kita proses agar tidak lari dari apa yang kita sudah sepakati bersama,”kunci Syamsuddin Hatta.(Adv/Msd)
