Sulbarterkini.com,MAMUJU–Polemik lahan untuk pembangunan Rumah Sakit TNI masih bergulir. Olehnya itu, DPRD Mamuju, kembali menggelar rapat gabungan komisi di DPRD Mamuju, Rabu (18/1).
Kali ini DPRD Mamuju menghadirkan Kepala Dinas Perkimta Mamuju, Muhammad Jufri Badau, bersama dengan Kepala Bidang Anggaran Unit Layanan Pengadaan (ULP) BPKAD Mamuju April Ashari.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta)Â Mamuju Muhammad Jufri Badau menyampaikan, jika pihaknya telah menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk anggaran pembebasan lahan yang jadi lokasi pembangunan RS TNI di Lengke Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku.
“besok kita rencana undang ULP untuk pengkajian ulang, setelah itu sebenarnya dokumennya sudah siap proses penunjukannya, cuma kan kita belum masuk tahapan itu sebelum pengkajian ulang, jadi tahapannya tetap berjalan,”terang Jufri.
Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan kepala BPKAD, dimana lahan yang akan dihibahkan ke TNI, bukanlah belanja modal namun merupakan belanja barang dan jasa.
“jadi hari ini kami juga langsung menyurat perubahan nomor rekening belanja barang dan jasa yang dihibahkan ke TNI agar setelah tuntas pembayaran dan sebagainya langsung bisa dihibahkan ke TNI,”tambahnya.
Sementara itu pihak ULP dalam hal ini April Ashari menyampaikan jika penunjukan apraisal bakal segera dilakukan setelah nantinya melalui proses tahapan diatas. Meskipun katanya, membutuhkan waktu hingga Februari mendatang untuk memastikan apraisal bekerja menentukan harga lahan.
“Jadi saya rasa tidak ada masalah lagi, kami siap karena apreisal ini sama halnya dengan konsultan, jadi dia pake jasa. Jadi saya rasa tidak ada masalah, kami sudah menyiapkan pokja dan pejabat pengadaan, SK nya sudah ada. Kami akan menunjuk siapa apreisalnya nanti itu prosesnya cuma dua minggu Insya Allah prosesnya selesai dan awal bulan depan sudah ada apreisal,”pungkas mantan komisioner KPID Sulbar ini.
Merespon itu, sejumlah anggota DPRD pun mendesak pihak Perkim dan ULP Mamuju agar secepatnya membentuk tim appraisal. Sebut saja Ketua Komisi I DPRD Mamuju Sugianto, yang mendorong agar tahapan proses penunjukan tim appreisal dipersingkat.
“kalau boleh senin depan sudah tuntas, minimal dua hari kedepan didorong ke meja ulp, kami minta kebijakan jangan dua minggu karena ini darurat, appresial sudah harus bekerja bulan depan, ini segera diproses secepatnya karena ini juga akan menjadi bahan koordinasinya pimpinan kami,”pungkas Sugianto.(msd)
